Dosen senior di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Yap Soon Li mengatakan bahwa jika Dewan Penasihat Pendidikan Nasional (MPPK) merekomendasikan untuk memperkenalkan kembali kedua ujian tersebut, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai langkah mundur, tetapi sebagai penataan ulang sistematis dalam lanskap penilaian pendidikan nasional.

“Di banyak sistem pendidikan internasional, reformasi penilaian bersifat siklik, bukan linier. Isu kuncinya bukanlah apakah ujian terpusat dianggap kuno atau baru, tetapi bagaimana fungsinya dirancang ulang untuk mendukung pembelajaran yang bermakna,” katanya kepada Bernama.

Ia mencatat bahwa UPSR dan PT3 sebelumnya berfungsi sebagai tolok ukur nasional untuk memantau penguasaan literasi dasar, numerasi, dan kesiapan akademis siswa. Namun, kelemahan utamanya terletak pada pendekatan yang terlalu berorientasi pada ujian, yang mendorong ‘pengajaran untuk ujian’ dan stres yang berlebihan.

Ia menambahkan bahwa jika diperkenalkan kembali, UPSR dan PT3 harus menggabungkan penilaian sumatif untuk pemantauan sistem dengan penilaian formatif untuk mendukung pengembangan siswa secara berkelanjutan.

Yap juga menekankan bahwa soal ujian harus beralih dari format berbasis hafalan menuju Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), penalaran, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, sejalan dengan kerangka kerja internasional seperti Program Penilaian Siswa Internasional (PISA), yang menekankan transfer pembelajaran.

Ia mengatakan bahwa hasil ujian seharusnya bukan merupakan penilaian tunggal yang berisiko tinggi, tetapi harus diintegrasikan dengan data penilaian berbasis sekolah untuk memberikan evaluasi siswa yang lebih holistik.

“Ujian terpusat seharusnya berfungsi sebagai alat diagnostik bagi sistem, bukan sebagai satu-satunya penentu keberhasilan siswa,” katanya, seraya menekankan perlunya memperkuat literasi penilaian di kalangan guru.

Tanpa pelatihan sistematis bagi guru untuk menafsirkan hasil ujian dan menggunakannya untuk meningkatkan pengajaran, reformasi penilaian apa pun akan gagal pada tahap implementasi, tambahnya.

Ia juga menyarankan penggunaan teknologi dan analisis data secara etis untuk mengidentifikasi kelemahan siswa, kesenjangan pembelajaran, dukungan yang tepat sasaran, dan intervensi yang terfokus.

“Pengenalan kembali UPSR dan PT3 hanya bermakna jika disertai dengan pergeseran paradigma, melampaui penilaian https://www.kabarmalaysia.com/ pembelajaran semata, dan mengintegrasikan ‘penilaian untuk dan sebagai pembelajaran’ secara seimbang, sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Pendidikan Malaysia terbaru dan tuntutan pendidikan abad ke-21,” katanya.

Sementara itu, wakil direktur Institut Pengembangan dan Kemajuan Inklusif Malaysia (Minda) Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Anuar Ahmad, mengatakan bahwa pengenalan kembali UPSR dan PT3 tepat untuk mengukur prestasi aktual siswa di setiap tingkat sekolah dan memastikan efektivitas sistem pendidikan nasional.

“Di tingkat sekolah dasar, UPSR berfungsi sebagai titik pemeriksaan untuk menilai hasil belajar anak-anak. PT3 kemudian mengevaluasi prestasi di tingkat sekolah menengah pertama, diikuti oleh SPM di sekolah menengah atas,” katanya.

Ia mencatat bahwa sistem penilaian berbasis sekolah saat ini menghadapi kendala, termasuk ukuran kelas yang besar, yang membuat penilaian yang efektif menjadi sulit.

Namun, Anuar memperingatkan kementerian agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu di mana UPSR dan PT3 menjadi platform persaingan antara siswa dan sekolah, yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental siswa.